Pemprov Jateng berkolaborasi bersama Bank Jateng melakukan launching impelentasi transaksi non tunai, Jumat 24 Agustus 2023 di Gedung Gradhika. hingga nantinya pada 2024, sebanyak 7.809 desa di Jateng akan menerapkan transaksi nontunai.

“Transaksi non tunai untuk pengelolaan keuangan desa, cita-cita dengan transaksi non tunai ini pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, efektif, dan yang paling penting lebih akuntabel, terutama berkaitan keuangan desa karena pembayaran transaksi non-tunai ini semua pembayaran akan langsung kepada rekening penenrima pembayaran dan semua data tercatat, tidak seperti transkasi tunai,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno.

Menurutnya, dengan transaksi nontunai, semua pasti masuk ke rekening penerima. Sehingga, akuntabilitas dapat lebih terjaga. Dengan transaksi nontunai, pihak yang berniat melakukan kecurangan pun akan susah, karena tercatat dan harus masuk ke penerima.

“Kalau mau nakal, pun harus komunikasi ke penerima. Itu juga komunikasinya enggak mudah. Akuntabilitasnya lebih terjaga. Ini juga sudah dilakukan di pemerintah daerah, baik pemrintah pusat, dana APBN, APBD, semua menggunakan transaksi nontunai,” ujarnya.

Bank Jateng juga siap untuk mendampingi desa yang masih merasa kesulitan dalam praktik digitalisasi ini. Pihaknya siap turun tangan menyukseskan program digitalisasi ini.

“Ini juga tugas kita untuk mendampingi desa-desa semua. Kita juga punya unit layanan mikro yang menempel di seluruh cabang dan cabang pembantu yang harapan kami bisa dimanfaatkan lebih besar lagi,” ujarnya.

uga siap untuk mendampingi desa yang masih merasa kesulitan dalam praktik digitalisasi ini. Pihaknya siap turun tangan menyukseskan program digitalisasi ini.

“Ini juga tugas kita untuk mendampingi desa-desa semua. Kita juga punya unit layanan mikro yang menempel di seluruh cabang dan cabang pembantu yang harapan kami bisa dimanfaatkan lebih besar lagi,” ujarnya.

Pelaksana Tugas Dirut Bank Jateng, Irianto Harko Saputro mengatakan, program itu sebetulnya sudah lama dan implementasi baru di Kendal. Harapannya akan dilakukan di semua desa. Saat ini, pihaknya terus menyiapkan semua perangkat, mulai dari perangkat keras dan lainnya.

“Kalau tadi yang diinformasikan di 2024 clear semua. Tapi ini mulai jalan, perlahan semua desa kabupaten/ kota akan melakukan itu. Transaksi total Rp 7,8 triliun. Desanya 7.809 desa, kita siapkan. Kita dukung pemerintah,